MODEL KURIKULUM
BAGI PESERTA DIDIK SOSIAL EKONOMI RENDAH
PENDIDIKAN MENENGAH
PUSAT KURIKULUM
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN NASIONAL
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

2007
Model Kurikulum bagi Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah Dikmen i

ABSTRAK

Amandemen UUD 1945 mengamanatkan pentingnya pendidikan nasional. Pasal 31 Ayat
(1) dan (2) menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya, serta setiap warga negara Indonesia berhak
mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosialnya, dan negara menjamin setiap
warga negaranya dapat memperoleh minimal pendidikan dasar. Namun untuk
mewujudkan hasil amandemen tersebut memerlukan anggaran sangat besar, disisi lain
kemampuan pemerintah masih terbatas dan masih banyak masyarakat berkondisi sosial
ekonomi sangat rendah. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret
2006 oleh Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan adalah 39,05 juta jiwa atau
17,75%. Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak
berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin berada
di daerah pedesaan.
Kegiatan ini sebagai: 1) panduan untuk pemangku kepentingan dalam mengembangkan
Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik dalam kategori sosial ekonomi
rendah, 2) alternatif kepada sekolah untuk memilih bentuk layanan khusus dan pedoman
kepada pihak pengambil keputusan dalam hal Pendidikan Layanan Khusus.
Pengembangan pengembangan model dan penyempurnaan model peserta yang dilibatkan
adalah Guru, PT, Widyaiswara, dan Dinas Pendidikan. Sedangkan pada pelaksanaan
ujicoba melibatkan kepala sekolah dan guru-guru di SMA 18 dan SMK 11 Bandung.
Kegiatan dilakukan melalui: workshop kajian konsep bersama-sama dengan ahli dan
praktisi, kajian kebutuhan lapangan, penyusunan kerangka model, pengembangan model,
ujicoba model, presentasi model, dan penyempurnaan model.
Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya model kurikulum bagi peserta didik sosial
ekonomi rendah. Dimana disepakati bahwa sekolah wajib menampung peserta didik yang
berasal dari sosial ekonomi rendah. Dalam pengembangan KTSP harus memperhatikan:
1) Panduan Penyusunan KTSP Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah dari Badan
Standar Nasional Pendidikan, 2) Kondisi geografis sekolah, 3) Potensi sekolah, yaitu:
sarana prasarana, Peserta didik, dan Pendidik dan tenaga kependidikan. Sekolah harus
berkoordinasi dengan Komite Sekolah dan Dinas Pendidikan setempat. Sekolah harus
berpijak pada panduan yang dikeluarkan dari BSNP, disamping itu dapat memperhatikan
3 aspek: 1) Prinsip Pengembangan KTSP PLK, yaitu: fleksibel, competence, independent,
confident; 2) Karakteristik Peserta Didik, yaitu: siswa bekerja dan punya waktu, siswa
bekerja dan tidak punya waktu, siswa ingin bekerja/berwirausaha, Siswa ingin
melanjutkan pendidikan; 3) Perlakuan Khusus, yaitu: Switch, Penerapan SKS, Pengaturan
Jadwal Khusus, Pemberdayaan ekonomi, 4) Tujuan akhir, yaitu: wirausaha, bekerja, dan
melanjutkan ke PT.
Melihat realita permasalahan yang ada pada jenjang pendidikan menengah berkaitan
dengan kebutuhan dunia luar, maka diperlukan kebijakan penyelenggaraan pendidikan
layanan khusus. Pembekalan karakteristik kompetensi tertentu yang berbeda antara SMA
dan SMK perlu dijembatani agar pendidikan menengah dapat memberikan layanan yang
lebih variatif. Perlu dipikirkan pengembangan konsep multi exit multi entry pada jenjang
pendidikan menengah. Khususnya peserta didik kategori sosial ekonomi rendah dapat
memperoleh layanan khusus melalui kebijakan tersebut. Penggunaan sistem SKS akan
menjadi pilihan dan jika perlu dibuatkan kurikulum khusus untuk mereka.
Model Kurikulum bagi Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah Dikmen ii
 

DAFTAR ISI
Abstrak......................................................................................................................... i
Kata Pengantar.............................................................................................................. ii
Daftar Isi....................................................................................................................... iii
BAB I. PENDAHULUAN............................................................................................ 1
A. Latar Belakang............................................................................................. 1
B. Ruang Lingkup Masalah.............................................................................. 2
C. Perumusan Masalah..................................................................................... 2
D. Tujuan.......................................................................................................... 3
E. Hasil yang Diharapkan................................................................................. 3
F. Kegunaan...................................................................................................... 3
BAB II. PENGEMBANGAN MODEL........................................................................ 4
A. Landasan Hukum......................................................................................... 4
B. Landasan Empiris......................................................................................... 4
C. Landasan Teori............................................................................................. 5
1. Kemiskinan dan Ciri-cirinya.................................................................... 5
2. Pendidikan Layanan Khusus dan Kurikulum.......................................... 6
a. Sekolah Menengah Atas...................................................................... 7
b. Sekolah Menengah Kejuruan............................................................... 7
BAB III. STRATEGI PENGEMBANGAN................................................................. 9
A. Pengembangan KTSP.................................................................................. 9
B. Penekanan dalam Pengembangan KTSP..................................................... 10
1. Prinsip Pengembangan KTSP.................................................................. 10
2. Karakteristik Peserta Didik...................................................................... 10
3. Perlakuan Khusus.................................................................................... 12
4. Tujuan Akhir............................................................................................ 12
C. Pengembangan Selanjutnya......................................................................... 13
Diagram Pengembangan Kurikulum PL Sosial Ekonomi Rendah.............. 14
BAB IV. METODOLOGI............................................................................................ 15
A. Strategi Pelaksanaan Kegiatan..................................................................... 15
B. Strategi Kegiatan.......................................................................................... 15
C. Unsur yang Terlibat..................................................................................... 16
Model Kurikulum bagi Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah Dikmen 1

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Pendidikan adalah hak seluruh anak bangsa, tanpa kecuali! Karena hal ini
menyangkut nasib generasi bangsa, yang juga menyangkut harkat dan martabat bangsa
kita di masa depan agar menjadi masyarakat yang cerdas. Mencerdaskan anak bangsa
bukanlah pekerjaan mudah, karena untuk mencerdaskan mereka yang berjumlah
puluhan juta, bahkan ratusan juta, apalagi dengan kondisi geografis, sosial ekonomi,
dan kultur yang berbeda-beda.
Pendidikan bermutu tinggi memang membutuhkan biaya yang tidak sedikit,
namun di sisi lain tidak sedikit masyarakat yang mengharapkan pendidikan gratis!
Demikian juga harapan sebagian pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang
peduli pada nasib anak bangsa. Keinginan masyarakat miskin untuk mengenyam
pendidikan bermutu adalah suatu hal keinginan yang wajar. Di pihak lain, masyarakat
miskin/tidak mampu bukannya tidak memiliki kemauan, tetapi memang tidak mampu
membayar biaya pendidikan yang tinggi. Untuk itu diperlukan sebuah solusi.
Untuk mencapai pendidikan bermutu tinggi mutlak diperlukan sumber daya
pendidikan yang lengkap dan representatif. Sumber daya pendidikan demikian
memerlukan anggaran sangat besar. Namun kemampuan pemerintah masih terbatas, di
sisi lain masih banyak masyarakat kita berkondisi sosial ekonomi sangat rendah.
Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada Maret 2006 oleh
Badan Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan membengkak menjadi 39,05 juta jiwa
atau 17,75 persen, dari Susenas 2005 berjumlah 35,10 juta atau 15,97 persen.
Persentase penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan tidak banyak
berubah. Pada bulan Maret 2006, sebagian besar (63,41 persen) penduduk miskin
berada di daerah pedesaan.
Meningkatnya kemiskinan di Indonesia berdampak pada semakin tingginya
anak putus sekolah, karena (sebagian dari) mereka (tidak mampu membayar uang
sekolah dan sebagian lain) harus mengutamakan bekerja untuk membantu kondisi
ekonomi keluarganya. Pendidikan menjadi kurang penting menurut kelompok
masyarakat ini.
Sebagian penduduk Indonesia tinggal di pedesaan (kurang lebih 70%)
termasuk anak-anak yang sebagian besar tidak memiliki akses yang cukup terhadap
pelayanan, sumber daya, dan infrastruktur untuk mengembangkan seluruh potensi
mereka. Sebagian besar orang tua dari anak-anak tersebut mengalami masalah
ekonomi yang menyebabkan mereka (anak-anak dari keluarga miskin) bekerja di
ladang atau pergi ke kota dan mengorbankan pendidikan mereka.
Sebagian dari Anak-anak yang pergi ke kota sebagian menjadi anak jalanan,
dan tinggal di daerah kumuh perkotaan dekat dengan tempat mereka bekerja, tidak
terdaftar dalam administrasi kota tersebut, dan bekerja di sektor informal sebagai
pedagang, pengamen, pengemis, dan lain-lain.
Hasil Amandemen UUD 1945 dengan tegas mengamanatkan pentingnya
pendidikan nasional. Pasal 31 Ayat (1) mengamanatkan bahwa setiap warga negara
berhak mendapatkan pendidikan. Sedangkan Pasal 31 Ayat (2) mengharuskan bahwa
setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib
membiayainya. Sesuai dengan pasal 31 di atas jelaslah bahwa setiap warga negara
Indonesia berhak mendapatkan pendidikan tanpa memandang status sosialnya, dan
Model Kurikulum bagi Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah Dikmen 2
negara menjamin setiap warga negaranya dapat memperoleh minimal pendidikan
dasar.
Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 49 yang
berbunyi: ”Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan
kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.”
Kemudian dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional pada pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa “Setiap warga negara
mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.”
Selanjutnya Pasal 32 ayat (2) menyatakan bahwa “Pendidikan layanan khusus
merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang,
masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial,
dan tidak mampu dari segi ekonomi.” Tidak mampu dari segi ekonomi berarti sangat
kecil aksesnya terhadap pendidikan karena pendidikan menjadi mahal.
B. Ruang Lingkup Masalah
Selain biaya pendidikan, ada beberapa faktor lain yang menghambat peserta didik dari
keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah untuk bersekolah yaitu:
1. Waktu: sebagian besar waktu mereka dihabiskan untuk membantu orang tua
mencari nafkah.
2. Jumlah sekolah yang terbatas: SMA dan SMK yang memberikan layanan khusus
kepada siswa sosek rendah masih terbatas.
3. Lokasi: letak sekolah yang jauh mengharuskan peserta didik mengeluarkan biaya
transportasi.
4. Faktor psikologis: seperti: rendah diri dan motivasi rendah karena kurangnya
dukungan orang tua untuk bersekolah, banyak orang tua dengan tingkat pendidikan
rendah sulit untuk memahami arti dan fungsi pendidikan anaknya, dan kurangnya
motivasi belajar dan daya saing dalam diri anak dan keluarga miskin.
5. Proses pembelajaran: kenyataan menunjukkan bahwa dalam layanan
pembelajaran masih sama untuk semua peserta didik. Belum ada perbedaan
(diversifikasi) layanan pada peserta didik yang beragam karakteristiknya.
6. Pandangan hidup: cara pandang yang salah pada masyarakat bahwa bersekolah
adalah menghabiskan biaya. Hal ini diperkuat dengan kenyataan bahwa setelah
lulus sekolah pun belum tentu bisa langsung bekerja atau melanjutkan pendidikan.
C. Perumusan Masalah
Karena keterbatasan beberapa faktor di atas, maka perlu dipertimbangkan
untuk membuat suatu model pendidikan layanan khusus yang dapat mengakomodasi
keterbatasan peserta didik dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah pada
jenjang pendidikan menengah (SMA dan SMK), sehingga mereka juga dapat
memperoleh pendidikan yang berkualitas.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006
tentang pelaksanaan Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan, salah satu tugas
Pusat Kurikulum adalah mengembangkan dan mengujicobakan model kurikulum untuk
pendidikan layanan khusus bagi kelompok masyarakat tertentu yang memiliki
keterbatasan akses untuk memperoleh layanan pendidikan, seperti sekolah yang
mayoritas siswanya berasal dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi rendah.
Model Kurikulum bagi Peserta Didik Sosial Ekonomi Rendah Dikmen 3
D. Tujuan
1. Umum, memberikan panduan kepada pemangku kepentingan dalam
mengembangkan Kurikulum Pendidikan Layanan Khusus bagi peserta didik dalam
kategori sosial ekonomi rendah sehingga diharapkan nantinya berguna bagi:
a. Sekolah yang akan memberikan layanan khusus kepada peserta didik SMA dan
SMK dengan latar belakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat
mengadaptasi dan mengadopsi model pendidikan layanan khusus ini, atau
bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
b. Unit/Instansi pemerintah terkait yang ingin memberikan pelayanan khusus
kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar belakang keluarga bersosial
ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model pendidikan
layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan
pendidikan layanan khusus.
c. Masyarakat peduli pendidikan yang ingin memberikan pelayanan khusus
kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar belakang keluarga bersosial
ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan mengadopsi model pendidikan
layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan Puskur dalam memberikan
pendidikan layanan khusus.
d. Puskur dalam melayani semua stake holders yang akan memberikan
pendidikan layanan khusus kepada peserta didik SMA dan SMK dengan latar
belakang keluarga bersosial ekonomi rendah.
2. Khusus:
a. Memberikan alternatif kepada sekolah untuk memilih bentuk layanan khusus;
b. Memberikan pedoman kepada pihak pengambil keputusan dalam hal
Pendidikan Layanan Khusus.
E. Hasil yang Diharapkan
Model kurikulum untuk peserta didik sosal ekonomi rendah di tingkat SMA dan SMK
F. Kegunaan
Model kurikulum untuk peserta didik sosal ekonomi rendah di tingkat SMA dan SMK
diharapkan nantinya berguna bagi:
1. Puskur dalam melayani semua stake holder yang akan memberikan pendidikan
layanan khusus kepada peserta didik SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial
ekonomi rendah.
2. Unit/Instansi terkait yang ingin memberikan pelayanan khusus untuk peserta didik
SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat
mengadaptasi dan mengadopsi model kurikulum layanan khusus ini, atau bekerja
sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
3. Lembaga Swadaya Masyarakat yang ingin memberikan pelayanan khusus untuk
peserta didik SMK dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat
mengadaptasi dan mengadopsi model kurikulum layanan khusus ini, atau bekerja
sama dengan Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.
4. Sekolah/Guru yang ingin memberikan pelayanan khusus untuk peserta didik SMK
dengan latarbelakang keluarga bersosial ekonomi rendah dapat mengadaptasi dan
mengadopsi model kurikulum layanan khusus ini, atau bekerja sama dengan
Puskur dalam memberikan pendidikan layanan khusus.